STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945

KETERANGAN GAMBAR :

MPR    : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DPR     : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DPD    : DEWAN PERWAKILAN DAERAH

DPA    : DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

MK      : MAHKAMAH KONSTITUSI

MA      : MAHKAMAH AGUNG

KY      : KOMISI YUDISIAL

BPK     : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

KPU     : KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam Dewan Perwakilan Rakyat DPR, terdapat 11 komisi yang berasal dari ParPol peserta pemilu yang menang dalam perolehan suara.

KOMISI I

Bidang Pertahanan Luar Negeri dan Informasi

KOMISI II

Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Ekonomi Daerah, Aparatur Negara dan Agraria

KOMISI III

Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan

KOMISI IV

Bidang Pertanian, Perkebunan Kehuanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan

KOMISI V

Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal

KOMISI VI

Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Investasi, dan BUMN

KOMISI VII

Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi serta Lingkungan Hidup

KOMISI VIII

Bidang Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan

KOMISI IX

Bidang Kependudukan, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

KOMISI X

Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan

KOMISI XI

Bidang Keuangan, Perencanaan Nasional, Perbankan dan Lembaga Keuangan bukan Bank.

Disusun oleh Smile,

tanggal 25 Juli 2012